Kebijakan Terbaru Tentang Ujian Nasional 2017, Ujian Nasional tetap dilaksanakan

Kebijakan tentang Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 2017:

1. Ujian Nasional tetap dilaksanakan.
2. Ujian Sekolah ditingkatkan mutunya menjadi USBN 2017 (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk beberapa mata pelajaran.
3. Memperluas pelaksanaan berbasis komputer, baik UN maupun USBN.

Mata Pelajaran UN dan USBN:

Jenjang SMP
UN
•Matematika
•Bahasa Indonesia
•Bahasa Inggris
•IPA

USBN
•Pendidikan Agama
•PPKN

•IPS

Jenjang SMA
UN
•Matematika
•Bahasa Indonesia
•Bahasa Inggris
•Mapel pilihan sesuai jurusan (1 mapel)

USBN
•Pendidikan Agama
•PPKN
•Sejarah
•3 Mapel sesuai program studi siswa

Jenjang SMK
UN
•Matematika
•Bahasa Indonesia
•Bahasa Inggris
•Teori Kejuruan

USBN
•Pendidikan Agama
•PPKN
•Keterampilan Komputer

Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan UN dan USBN 2017 :

• 21 Desember 2016 : Kisi-kisi UN dan USBN selesai dibuat
• 31 Januari 2017 : Pelatihan narasumber tingkat provinsi
• 15 Maret 2016 : KKG/MGMP selesai menyusun soal mandiri
• 1 April 2017 : Perakitan dan distribusi master soal ke sekolah
• 3-6 April 2017 : Pelaksanaan UN SMK
• 10-13 April 2017 : Pelaksanaan UN SMA/MA
• 2, 3, 4, 15 Mei 2017 : Pelaksanaan UN SMP/MTs gelombang I
• 8, 9, 10, 16 Mei 2017 : Pelaksanaan UN SMP/MTs gelombang II

Persiapan Pelaksanaan UN 2017:

1. Untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, integritas, dan kehematan UN dilaksanakan dengan moda UNBK
2. Jadwal UN jenjang SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs tidak bersamaan sehingga komputer dapat digunakan bergantian (resource sharing)
3. Sekolah/Madrasah dengan jumlah komputer lebih dari 20 buah dan memiliki server dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK
4. Siswa SMA/MA dari sekolah yang belum memiliki infrastruktur UNBK mengikuti ujian di SMK atau SMP/MTs pelaksana UNBK, demikian pula sebaliknya
5. Dinas Provinsi/Kabupaten (Sesuai kewenangan) menetapkan tempat ujian bagi siswa dari sekolah yang belum memiliki fasilitas berdasar kedekatan jarak antar sekolah
6. Sudah terdata 12.053 sekolah/madrasah siap menjadi tempat pelaksana UNBK, dengan kapasitas total 2.188.947 siswa

Download Presentasi Lengkap Tentang Ujian Nasional 2017 [Download]

Selengkapnya »

Daftar Perguruan Tinggi Ikatan Dinas dan Beasiswa Penuh

Daftar Perguruan Tinggi Ikatan Dinas dan Beasiswa Penuh, yaitu:
1. Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul Cinere, Jakarta selatan, website www.depkumham.go.id

2. Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor, website www.aka.ac.id

3. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, website www.app-jakarta.ac.id

4. AKAMIGAS-STEM – Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Enerji dan Mineral) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Lokasi kuliah Cepu, Jawa Tengah (Kawasan Rig dan pengeboran minyak) – Info bisa dilihat di www.akamigas-stem.esdm.go.id

5. AKIP – Akademi Ilmu Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran online di www.depkumham.go.id atau www.ecpns.kemenkumham.go.id Lokasi kuliah di Depok.

6. Akmil - Akademi Militer RI. Untuk pendaftaran bisa search di www.akmil.go.id

7. Akpol - Akademi Kepolisian RI. Untuk pendaftaran bisa search di www.penerimaanp olri.go.id

8. Badan Meteorologi Nasional (BMG), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jalan Perhubungan I No 5, Komplek Metro, Pondok Betung, Bintaro, Tangerang, website www.amg.ac.id

9. Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jalan Otto Iskandardinata No 64C, Jakarta Timur, website www.stis.ac.id

10. Sekolah Tinggi AKuntansi Negara (STAN), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang, website www.stan.ac.id

11. MMTC – Sekolah Tinggi Multi Media Training Center di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Pendaftaran online di www.mmtc.ac.id Lokasi kuliah di Yogyakarta

12. Politeknik Kesehatan DEPKES Surabaya, Jalan Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya, website www.poltekkesdepkes-sby.ac.id

13. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jalan Cimandiri 34-38, Bandung, website www.lan.go.id

14. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jalan Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, website www.stmi.ac.id.

15. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jalan Dr Setiabudi 186, Bandung, website www.stp- bandung.ac.id

16. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Banten, Jalan Raya PLP Curug, Tangerang, website www.stpicurug.ac.id

17. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, website www.stp.dkp.go.id.

18. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogya, karta, Jalan Tata Bumi 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, website www.stpn.ac.id

19. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Bogor, website www.stsn-nci.ac.id

20. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jawa Barat, Jalan Jakarta No 31, Bandung, website www.stttekstil.ac.id

21. Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jawa Barat, jalan Raya Setu Km 3,5 Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa barat, website www.sttd.wetpaint.com.

22. Sekolah Tingi Kesejahtraan Sosial Jawa Barat, Jalan H Juanda 367, Bandung, website www.stks.ac.id

23. STIS – di bawah Badan Pusat Statistik (dapat uang saku per bulannya Rp. 850.000), pendaftaran online di www.stis.ac.id . Lokasi kuliah Jakarta

24. STPDN/IPDN – Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri RI. Untuk pendaftaran bisa search di www.bkd.prov.go.id

25. STPN – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah Badan Pertanahan Nasional RI. Pendaftaran online di www.stpn.ac.id Lokasi kuliah Yogyakarta

26. STSN – Sekolah Tinggi Sandi Negara – di bawah Lembaga sandi Negara. Pendaftaran online di www.stsn-nci.ac.id Lokasi kuliah di Bogor

Semoga bermanfaat

Selengkapnya »

Syarat dan Formasi Rekrutmen CPNS Kemendikbud

PGRI.info - Pendaftaran CPNS Kemendikbud 2016 yang dibuka adalah:

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan berkarir di dunia pendidikan dengan bergabung sebagai :

Guru SM-3T Pendidikan Menengah

Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP / SIM yang masih berlaku.
2. Sarjana dari program studi kependidikan minimal S-1 lulusan tiga tahun terakhir (2014, 2015, 2016) dari program studi terakreditasi minimal B yang sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan atau bidang keahlian yang dibutuhkan; pas foto berwarna, soft copy ijazah dan transkrip nilai di up load bersama borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada.
3. Usia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2016.
4. IPK minimal 3,00; dibuktikan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi).
5. Berbadan sehat; dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari klinik terdaftar / Puskesmas.
6. Bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza)dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) serta Miras dari pejabat yang berwenang.
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres/Polresta.
8. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000 rupiah.
9. Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya, dan sanggup mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

Bukti persyaratan nomor 1) s.d. nomor 9) dibawa pada saat tes wawancara. Pada saat wawancara peserta juga diminta membawa contoh RPP yang dibuat sendiri (berdasar topik tertentu yang dipilih). Khusus lulusan tahun 2016 yang belum memiliki ijazah, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani dan/atau diketahui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan ijazah dan transkrip nilai asli wajib ditunjukkan pada saat wawancara.

Program Studi yang dibutuhkan :

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Sejarah
3. Pendidikan Ekonomi
4. Pendidikan Geografi
5. Pendidikan IPS
6. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
7. Pendidikan Bahasa Indonesia
8. Pendidikan Bahasa Inggris
9. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
10. Pendidikan Biologi
11. Pendidikan Matematika
12. Pendidikan Fisika
13. Pendidikan Kimia
14. Pendidikan IPA
15. Pendidikan Teknik Bangunan
16. Pendidikan Teknik Mesin
17. Pendidikan Teknik Otomotif
18. Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan
19. Pendidikan Teknik Elektronika
20. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga
21. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana
22. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias
23. Pendidikan Luar Biasa
24. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
25. Pendidikan Guru Anak Usia Dini
26. Bimbingan dan Konseling
27. Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik)
28. Pendidikan Seni Rupa                 
 Tata Cara Pendaftaran CPNS Kemendikbud


Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, silakan melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi SM3T berikut ini ini :http://seleksi.dikti.go.id/sm3t
Catatan :.
• Rekrutmen Guru SM3T ini tidak dipungut biaya.
• Setelah lulus program SM3T, peserta berpeluang besar menjadi CPN

Selengkapnya »

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan tak menyetujui rencana moratorium ujian nasional

Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan tak menyetujui rencana moratorium ujian nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkaji ulang rencana itu.

"Hasilnya, usulan moratorium itu tidak disetujui. Disuruh kaji ulang," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Kalla mengaku sempat memanggil Muhadjir sebelum sidang kabinet paripurna dilaksanakan. Muhadjir memberikan penjelasan terkait rencana itu.

Pemerintah menilai, ujian nasional masih dibutuhkan untuk peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tanpa ujian nasional, kata Kalla, pemerintah kesulitan dalam menentukan acuan dan tolok ukur kualitas pendidikan Indonesia.

"Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, Kalimantan bagaimana, baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya?" tanya Kalla.

Pemerintah terus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program ujian nasional. Kalla mengatakan, hampir seluruh negara di Asia memberlakukan ujian nasional.

Kalla menilai, tanpa ujian nasional, daya saing generasi penerus Indonesia akan berkurang,seiring dengan berkurangnya semangat belajar.

"Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Kalla.

Selengkapnya »

Mendikbud: Ujian Sekolah Disiapkan Jadi Pengganti UN

Yogyakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan moratorium ujian nasional(UN) masih dibahas Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, pihaknya siap menerapkan ujian sekolah sebagai pengganti UN.

"Besok masih ada rapat kabinet terbatas untuk membahas itu yang jelas sudah kami siapkan semuanya," ujar dia usai menyampaikan sambutan di Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Ia menuturkan, bulan ini sudah mulai persiapan dan tinggal menunggu keputusan dari presiden. Meski demikian, ujian bagi siswa yang berada di tingkat akhir setiap jenjang tetap ada dengan ujian sekolah.

"Namanya ujian sekolah tetapi standarnya tetap nasional, hanya kami limpahkan ke provinsi untuk SMA dan SMK serta pemkab atau pemkot untuk SMP dan SD," kata Muhadjir.

Menurut dia, penerapan ujian sekolah lebih terdesentralisasi. Artinya, memberikan kewenangan luas kepada guru untuk membuat soal, mengevaluasi, serta menentukan kelulusan siswa. Negara, tuturnya, cuma memberikan pengakuan dan tidak lagi menentukan kelulusan siswa.

Ia mengungkapkan, soal-soal ujian dibuat oleh guru dan bukan Badan Standar Nasional. BSN hanya membuat kisi-kisi dan beberapa soal titipan untuk mengukur standar. Mereka yang membuat soal adalah guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

"Mereka sudah mendapat latihan di P4TK,  jadi sekarang tinggal tempurnya," ucap dia.

Muhadjir juga mengemukakan alasan melakukan moratorium ujian nasional. Berdasarkan standarisasi ujian nasional, kata dia, tidak ada sekolah yang sangat baik, sedangkan penilaian kurang baik setelah dianalisis mencapai 70 persen dengan alasan data rusak.

"Saya minta UN ditangguhkan atau moratorium dulu untuk diperbaiki, jangan hanya dipetakan terus tetapi tidak dibenahi," ujar dia.

Ia menambahkan, terkait anggaran tidak ada perubahan atau alokasi tambahan karena seperti biasa biaya ujian masih ditanggung oleh pemerintah.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2671096/mendikbud-ujian-sekolah-disiapkan-jadi-pengganti-un?siteName=liputan6

Selengkapnya »

Mendikbud Muhadjir: Pelaku Kecurangan Ujian Nasional Adalah Guru

Yogyakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pelaku kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) adalah para guru yang tidak ingin menanggung akibat dari kelalaiannya dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya.”Saya juga sudah cek di lapangan, bahwa kecurangan dalam pelaksanaan UN di sekolah pelakunya adalah guru di sekolah tersebut,” kata Muhadjir saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres XXI Persatuan Tamansiswa, di Yogyakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Menurut dia, perilaku curang dilakukan guru agar terlihat sekolah dan murid-murid yang dididiknya berhasil mengemban tugas pendidikan dan pengajaran.

Padahal, kata dia, kemungkinan besar guru tersebut tidak pernah atau belum mengajarkan materi yang diuji dalam ujian nasional tersebut. Akibatnya, guru tersebut berbuat curang dengan memberitahukan materi soal ujian nasional kepada muridnya.

“Kenapa? Karena ketika guru tahu bahwa materi ujian yang akan diujikan pada anak didiknya itu sulit dan belum pernah diajarkan, dan guru itu ingin agar murid-muridnya lulus, maka terjadilah kecurangan itu,” jelas dia seperti dikutip dari Antara.

Tujuannya adalah supaya kesalahan yang guru perbuat dalam proses belajar mengajar selama ini tidak diketahui sebagai kesalahannya, maka dia melakukan kecurangan itu, kata Muhadjir.

“Jadi, tidak mungkin guru yang jujur mengajarkan anak muridnya berlaku tidak jujur, demikian pula sebaliknya. Karena itu, semua perilaku yang tidak jujur harus ditekan dan dihentikan sekarang juga. Inilah tugas dan tekad saya sebagai Mendikbud,” Muhadjir menandaskan.
(sumber: http://news.liputan6.com/read/2671728/mendikbud-muhadjir-pelaku-kecurangan-ujian-nasional-adalah-guru?utm_source=Digital+Marketing&utm_medium=Partnership&utm_campaign=Line)

Selengkapnya »

Moratorium UN Harus Diiringi Peningkatan Kualitas Guru

Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana  mengeluarkan moratorium Ujian Nasional (UN). Dengan kata lain, UN akan dihapuskan. Lantas, apa penggantinya?

Mendikbud Muhadjir berencana mengganti UN dengan USBN atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Rencana itu disambut baik oleh pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jimmy PH Paat, asalkan kesiapan guru harus diutamakan dalam menyukseskan program ini.

"Kalau tujuannya untuk menaikkan mutu, kita harus mengiyakan. Asumsinya Mendikbud melihat guru harus memang sudah siap. Tapi kalau melihat sekarang ini, guru melakukan ujian menggunakan soal yang dibuat orang lain, bukan dari guru. Harusnya guru-guru itu sudah disiapkan," ujar Paat di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

Menurut Paat, guru diharuskan memiliki kualitas yang cakap. Guru yang cakap nantinya diharapkan dapat menyiapkan peserta didik untuk menghadapi sistem baru tersebut, bukan malah menjadi solusi dengan memberi contekan seperti saat penyelenggaraan UN.

"Kalau dulu guru menganggap soal-soalnya terlalu sulit maka murid dikasih contekan, tapi kalau guru yang bikin soal mungkin bisa akan mengurangi guru ngasih contekan," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid juga menyampaikan sambutan yang sama mendukung rancangan pemerintah tersebut. Namun, ia berharap agar nantinya USBN tidak menjadi standar kelulusan peserta didik.

"USBN Harus berbeda dengan UN. Kita sangat setuju USBN ini tidak menjadi standar kelulusan siswa. Kalau masih sama menjadi standar kelulusan berarti sama aja dengan UN. USBN adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan hasil akhir," tutup Ubaid.

Sumber: http://news.liputan6.com/read/2669355/moratorium-un-harus-diiringi-peningkatan-kualitas-guru?siteName=liputan6

Selengkapnya »

Gagalnya Kudeta Baju Putih

Gagalnya Kudeta Baju Putih

Oleh : Dr (Cand) Dudung Nurullah Koswara, M.Pd

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

Dinamika organisasi profesi guru dua tahun terakhir ini semakin gaduh pasca dibuat boneka organisasi profesi baru karya Anies Baswedan ketika menjadi Mendikbud. Mimpi Anies untuk menjadi Presiden memang mengemuka sebelum Ia menjadi timses Jokowi-JK. Bahkan saat Ia “dipecat” dari jabatan terhormatnya dari Mendikbud, birahi politiknya terus membuncah dengan ikut Pilgub DKI Jakarta saat ini.

Anies mensponsori organisasi profesi guru yang baru berumur 6 tahun untuk dijadikan alat mencapai pencitraan dirinya. Organisasi profesi guru baru ini merupakan boneka birokrasi yang sedang berkuasa saat itu dan kini mendapat kesempatan emas untuk melakukan manuver terhadap organisasi profesi lainnya. Organisasi boneka buatan birokrasi ini telah menjelma menjadi kekuatan baru yang agresif karena disponsori birokrasi, sebelumnya tertidur tak bernyawa.

Menarik melihat agresifitas organisasi boneka dengan uniform baju putihnya cukup mengagetkan. Satu upaya cerdik yang dibuat oleh organisasi boneka ini adalah berupaya keras melaui Dirjen GTK dan timnya dalam HGN dan HUT PGRI ke 71 Tahun 2016 berusaha keras agar semua undangan yang masuk SICC harus menggunakan baju putih. Ini sebuah strategi cerdik karena uniform organisasi boneka ini adalah baju putih.

Bila semua undangan berbaju putih maka seolah-olah semua yang hadir adalah keluarga organisasi bonekanya. Namun bila undangan yang hadir dibolehkan menggunakan baju selain warna putih maka organisasi boneka ini jelas akan terlihat sedikit dan kurang percaya diri. Kerjasama Mendikbud, Dirjen GTK dan jajarannya cukup baik walau tak seirama dengan Presiden dan Ibu Negaranya.

Rencana cerdik untuk menciptakan semua guru berbaju putih, Dirjen GTK berbaju putih, Mendiknas berbaju putih hampir berhasil bila Presiden dan Ibu Negara berbaju putih. Diluar dugaan Presiden dan Ibu Negara BERBAJU PGRI. Rencana Kudeta Putih gagal total. Mimpi organisasi profesi guru boneka ini menghendaki saat acara HGN dan HUT PGRI ke 71 semua yang hadir berbaju putih dan semua yang memberi sambutan berlatar belakang organisasi bonekanya.

Lucu dan terlihat sangat norak ketika Presiden memberi sambutan dengan baju PGRI latar belakang layar di podium adalah nama organisasi boneka. Ini seolah “menampar” Presiden sebagai simbol negara. Ini sangat memalukan dan tak beretika maka tidaklah heran Mendikbud terlihat hampir tak mampu menguasai diri karena Presiden sebagai “majikanya” menggunakan baju PGRI sementara Ia sendiri berbaju putih.

Terlihat dan terasa dengan jelas sambutan Plt. Ketua Umum PB PGRI Dr. Unifah Rosyidi begitu menyentuh dan seirama dengan audien bahkan banyak anggota PGRI yang meneteskan air mata. Namun, sambutan Mendikbud Prof. Muhadjir terlihat tak “bernyawa” bahkan sebagian guru berkomentar melihat Mendikbud bukan berusaha menyampaikan pidatonya tapi lebih berusaha menguasai mentalnya karena merasa ada yang salah.

Sepertinya Mendikbud memikirkan “Baju Putihnya” dibanding apa isi pidatonya. Kudeta Baju Putih dengan latar belakang podium nama organisasi boneka gagal total. Biasanya Pak Mendikbud berpidato bersemangat dan berkarakter namun saat Kudeta Baju Putih gagal Ia nampak grogi dan serba salah. Mendikbud dengan Dirjen GTK sebaiknya berpikir 1000 kali dalam menerima masukan dari pihak lain.

Tugas utama Mendikbud dan Dirjen GTK yang ditekankan Presiden Jokowi adalah masalah peningkatan layanan pendidikan berkaitan masalah KIP, dan vokasi SMK, pendidikan di daerah bukan lebih ”berbirahi” ngurus organisasi profesi. Organisasi profesi sudah mandiri sejak tahun 1912, sebelum kemerdekaan. Jangan memecah belah organisasi profesi tapi pecahkan, belah masalah KIP, Vokasi SMK, Pendidikan di daerah, TPG, UN dll. Jangan salah skala prioritas kecuali tidak takut jabatan dicopot.

Sekali lagi Gagalnya Kudeta Baju Putih pada hakekatnya adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Anggota PGRI yang berada di semua pelosok negeri jumlahnya jutaan tidak mungkin menanggalkan batik PGRI-nya. Batik adalah khas Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Bila tanpa PGRI maka HGN tahun ini hanya akan diisi oleh 3000 an guru.

Bersama PGRI maka HGN tahun ini semarak dan tak tertampung sehingga meluap ke luar ISCC. Batik PGRI seolah menutupi megahnya SICC sementara baju putih organisasi boneka buatan birokrasi yang berniat mengkudeta hampir tak terlihat.
Terimakasih Bapak Jokowi dan Ibu Iriana yang terlahir dari keluarga anggota PGRI. Mertua Jokowi adalah anggota PGRI, Kakak Ibu Negara adalah seorang anggota PGRI sejati. Jokowi adalah PGRI dan PGRI adalah Jokowi. Uniform harga mati!!!

RENCANA KUDETA GAGAL Karena usaha seseorang yang berdarah-darah berhasil menyelinap di lorong sempit yang hampir tak mungkin dilakukan...DNK
=========================
Status yang di posting di Group FB PB PGRI ini menimbulkan reaksi provokatif dari anggota group itu sendiri, contoh dari:

Pemilik akun Betna Adiguna, menjawab status tulisan ini dengan kata-kata: Diawal anis Baswedan dalam pembahasan, terus yg dibawah prof. Muhadjir,,,lha apa masih terbawa sampai sekarang organisasi yg katanya "boneka" itu?

Kemudian pemilik akun atas nama Samsul Pahmi, menjawab status ini dengan kata: NGOMONG GAK BERDASAR MAH ANAK TK AJA BISA,ASBUN, NGOMONG KAYAK MULUT COMBERAN YANG ISINYA.......

Kemudian Dyah Metianing mengatakan: menurutku, punya "birahi" itu manusiawi..... tandanya mau maju dan punya tujuan lalu membuat cara bgmn bisa tercapai tujuan tersebut. contohnya nih, yang sudah eksis di tkt kabupaten, pasti selanjutnya ngincar tkt prov...lalu ngincar tkt nasional......dst-dst.... Ya kan?

Selengkapnya »